Pertanian Harus Sejalan dengan Konservasi

Pertanian yang tidak terkendali akan merusak lingkungan. Untuk itu, pembukaan lahan pertanian baru harus memperhatikan atau mengindahkan kaidah konservasi agar tidak menjadi bencana di kemudian hari. Sebab, tidak saja lahan bukaan, pembukaan lahan baru usaha pertanian yang tidak terkendali akan merusak lingkungan secara keseluruhan.

Panen Perdana

Panen Perdana

Hal itu disampaikan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertaniann RI Hilman Manan usai panen perdana sawah baru di Kampung Kumpulan Banang, nagari Aia Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (1/4). Ia mencontohkan musibah yang terjadi di kabupaten Tanah Datar adalah salah satu contohnya. Banjir bandang tersebut terjadi akibat sedimentasi di daerah hulu atau ketinggian yang longsor karena tidak kuat lagi menahan air di kala curah hujan tinggi.

Memang, lanjutnya pemerintah tidak mungkin melarang pembukaan lahan baru. Tapi perlu diingat, kondisi topografi daerah tersebut harus diperhatikan. Daerah miring baik kemiringan menengah atau tajam, harus disesuaikan jenis tanaman yang cocok ditanam di kawasan tersebut. “Jangan sampai, misalnya, di daerah dengan kemiringan tajam kita menanam kentang yang tanahnya harus sangat gembur sehingga merusak badan air sehingga resapan air kurang. Kalau terpaksa juga membuka lahan dengan kondisi tersebut, bisa kita sesuaikan dengan pertanian sistem terasering atau sengkedan,” ujarnya.

Salah satu solusinya secara umum, menurut Hilman pemerintah harus mengerjar Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) agar tidak ada lagi pengalihfungsian lahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rancangan tersebut. Di kabupaten Pessel saja misalnya, ia mengingatkan dengan komposisi lahan yang didominasi hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat sebesar 73 persen dari luas lahannya perlu dipertahankan. “Sebab, hutan tersebutlah yang akan menjadi penyeimbang dari bukaan lahan yang kita lakukan pada alokasi lahan yang telah ditetapkan fungsinya dalan RTRW tadi,” ungkap Hilman.

Jangan sampai nanti, kata Hilman, ketika musim kering kita berteriak kekeringan, ketika musim hujan kita berteriak kebanjiran. Padahal, masalah sebenarnya ada pada manusia itu sendiri karena merusak lingkungan itu sendiri. Ia menyadari dilematisnya hal tersebut. Disatu sisi manusia butuh makan dan air dengan usaha pertanian serta jaringan teknisnya, di sisi lain manusia juga butuh keseimbangan lahan. “Makanya, itu tadi kita harus mengatur hal tersebut sebagaimana mestinya. Jawabannya, itu tadi. RTRW,” cetusnya.

Dalam tahun ini, instansinya dan DPR-RI akan menuntaskan UU tentang lahan abadi dan penggunaan lahan pertanian. Sebelumnya, dengan UU tentang RTRW, sudah ada sanksi untuk perorangan, swasta atau pemerintah sendiri yang menyalahgunakan tata ruang lahan. “Lahan boleh beralih kepemilikan, tapi fungsinyanya jangan. Dengan pengalihan fungsi, akan mengurangi keseimbangan itu sendiri,” tukasnya.

(*/dikutip dari harian Padang Ekspres)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s